KAJIAN HUKUM DALAM PRAKTEK
Disampaikan oleh Winanto Wiryomartani tanggal S.H., M.Hum
Pada Pra Kongres INI yang diperluas tanggal 19 Juli 2008
di Palembang
———————————————————————————–

I. Perjanjian Kawin
1. Yang dibuat sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 tanggal 1 Oktober 1975.
• Kekuatan mengikat pihak ke-3 pada saat didaftarkan di Pengadilan Negeri
2. Sesudah berlakunya UU No 1/1974 Kekuatan mengikat pihak ke-tiga pada saat dicatatkannya di Kantor Pencatatan Perkawinan.
A. Untuk Perkawinan yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil ternyata tertulis dalam Akta Perkawinan.
B. Untuk Perkawinan yang dicatatkan di KUA terlihat dari Surat Keterangan tersendiri dari Kantor KUA
Dalam hal yang bersangkutan lupa memberitahukan adanya akta Perjanjian Kawin, di atasi dengan mohon Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatatan Pernikahan mencatat adanya Perjanjian Kawin yang dibuat para pihak
II. PERKAWINAN CAMPUR WNI DENGAN WNA
Larangan pemilikan tanah Hak Milik dimiliki oleh WNA karena perkawinan ataupun pewarisan diatur dalam pasal 21 ayat 3 UU no.5/1960
-Untuk Hak Guna Bangunan Pasal 36 ayat 2 UU no 5/1960
- Larangan tersebut di atas tidak berlaku jika suami isteri sebelumnya telah membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan
III. KEDEWASAAN
Usia Dewasa di atur dalam berbagai pasal sbb :
A. Pasal 338 KUHPerdata : 21 tahun
B. Pasal 50 UU No.1/1974 : 18 tahun
C. Pasal 39 ayat 1 UU No.30/2004 : 18 tahun
D. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
tgl 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt. : 18 tahun

IV. KUASA MUTLAK
Kuasa Mutlak diatur dalam Instruksi Mendagri No.14 tahun 1982-tanggal 6 Maret 1982, Yaitu Larangan Kuasa untuk melakukan Tindakan Hukum bertalian dengan Hak atas Tanah yang berunsurkan :
A. Berbagai macam Tindakan Hukum
B. Ada kata-kata kuasa ini tidak bisa dicabut atau berakhir karena Pasal 1813 Kuh Perdata;
C. Ada kata-kata Substitusi
-Dikecualikan dari larangan tersebut apabila Kuasa Mutlak itu merupakan Bagian dari Akta Pengikatan Jual Beli

V. LARANGAN MENJUAL AGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN
Diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Februari 1989 No.2660/Pdt.

VI. PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA
-Diatur dalam PP No.6 tahun 1974 tanggal 5 Maret 1974 jo PP No.30 tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
VII. Jabatan Direksi untuk PT Tertutup yang bergerak dalam bidang Produksi dan Jasa dimungkinkan dijabat oleh Warga Negara Asing
-diatur dalam Kepres No.75 Tahun 1995 tanggal 9 November 1975. Jabatan Direksi yang dimaksud untuk Direktur Keuangan dan Marketing sedangkan untuk Direktur Personalia harus dijabat oleh WNI

VIII. STB YANG MENGATUR BAGI WNI
-Tionghoa di atur dalam Stb 1917 no.130 jo 1919 no.81 mulai berlaku 01-05-1919’
- Bumiputera beragama Islam di atur dalam Stb. 1920 no.751 jo 1927 no.564 mulai berlaku 01-01-1928;
- Bumiputera beragama Kristen diatur dalam Stb. 1933 no 75 jo 1936 no. 607 mulai berlaku 01-01-1937.

IX. ADOPSI
A. Untuk Golongan Tionghoa diatur dalam Stb. 1917 no.129
B. Untuk Warga Negara Indonesia lainnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI no.6 tahun 1983 tanggal 30 September 1983 melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

X. BUKTI KEWARGANERAAN RI BAGI WNI TIONGHOA

Cukup dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga/Akta Lahir – di atur dalam Keppres RI No.56 tahun 1996 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni tahun 2002 No. 471.2/1265 jo SK Kepala Badan Pertahanan Nasional tanggal 23 April 2004 no.500-1020;

XI. LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

Diatur dalam PP No 43 tahun 1958 tanggal 10 Juli 1958.
-Yang utama Lambang Negara tidak boleh dipergunakan untuk Perorangan, Perkumpulan, Organisasi Politik.
-sehingga dengan demikian penggunaan Lambang Negara tidak boleh dipergunakan di Kartu Nama Notaris (diatur di pasal 13) – sanksi (pasal 15) Kurungan 3 bulan.

XII. LARANGAN PENGGUNAAN NOMINEE (PINJAM NAMA)

Diatur dalam UU no.25 tahun 2007 Pasal 33 ayat (1) dan (2) tentang Pendirian Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing;

XIII. MAKSIMAL HARTA KEKAYAAN YANG BOLEH DI HIBAHKAN OLEH WNI BERGAMA ISLAM

Yaitu maksimal 1/3 (satu per tiga) bagian – diatur dalam pasal 209 dari Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI/Menteri Agama RI Nomor 07/KMA1985 dan No.25/1985 tertanggal 21-03-1985 jo Surat Al Ahzab 33 ayat (4) , (5).

XIV. LARANGAN KEPALA DAERAH-WAKIL KEPALA DAERAH AKTIF DALAM KEGIATAN YAYASAN, DALAM BENTUK APAPUN

- Diatur dalam UU no.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dalam pasal 28 ayat B

XV. DASAR HUKUM PEMBUATAN SURAT HAK MEWARIS

A. Surat Depdagri, Dirjen Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 20 Desember 1969 No.12/63/12/69;
B. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat 1c butir 4;

XVI. DASAR HUKUM PENDIRIAN PERKUMPULAN

Stb 1870 no 64 jo pasal 1653 KUHPdt

Jenis Perkumpulan dapat :
A. Berbadan Hukum yaitu minta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
B. Tidak berbadan hukum.

XVII. PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU No 16/2001 jo UU no. 28/2004 : – Intinya Anggaran Dasar Yayasan yang lama di bagi dalam 2 kelompok :

A. Berbadan Hukum apabila telah mempunyai ijin operasional dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri atau telah diumumkan dalam Berita Negara RI, Pendaftaran dan Ijin Operasional maupun pemuatan dalam Berita Negara RI harus dilakukan sebelum tanggal 6 Agustus 2002 dan batas waktu penyesuaian yaitu tanggal 6 Oktober 2008. Bentuk aktanya berupa Berita Acara dan akan mendapatkan surat keterangan dari DEPKUMHAM RI yang isinya telah dicatatkan.
B. Bukan berbadan hukum yaitu apabila tidak mempunyai izin operasional, belum di daftarkan di Pengadilan Negeri, belum dimuat dalam Berita Negara RI. Waktu Penyesuaian telah berakhir pada 6 Oktober 2006;

XVIII. LARANGAN ASSET YAYASAN DIJADIKAN AGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KE-TIGA
-Larangan ini bersifat Mutlak di atur dalam pasal 37 ayat (1)
butir c. UU no.16 tahun 2001 jo UU no 28 tahun 2004

XIX. YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH WNA DIPERBOLEHKAN – Dengan syarat untuk Organ Pengurus Yayasan harus mempunyai Kartu Ijin Menetap Sementara (KIM-S) atau Kartu Ijin Menetap Tetap.

XX. YAYASAN KARENA BERSIFAT SOSIAL TIDAK BISA DI INBRENG KE DALAM BADAN HUKUM PT

XXI. BATAS WAKTU PENYESUAIAN PT DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007

-Paling lambat tanggal 16 Agustus 2008 – di atur dalam pasal 157, sanksinya apabila tidak disesuaikan bisa dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas permintaan pihak Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

XXII. YANG TIDAK BISA DIJADIKAN AGUNAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YAITU :
A. Hak Perorangan, antara lain Hak Sewa;
B. Asuransi Jiwa;
C. Surat Perintah Kerja.

-ooooooOoooooo-

NOTARIS DAN AKTA

Mengenai tindakan dalam jabatannya sebagai notaris sering kali terjadi:

a. Orang datang kepada notaris minta akta yang ada tanda tangannya/cap jempolnya para pihak, para saksi, dan notaris. Atau menanyakan, mengapa hanya diberikan akta turunan saja, tidak diberikan yang aslinya.

b. Umumnya yang datang kepada notaris, tidak mengerti apa perbedaan antara :

-Akta notariil, (akta authentiek);

-akta yang dilegalisasi oleh notaris, dan

-akta yang diwaar-merking oleh notaris, atau

-apa itu copy collationee.

Akta Notariil (akta authentiek) yaitu:

Akta, atau juga disebut akte, ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta itu bila dibuat dihadapan notaris namanya akta notarial, atau authentiek atau akta notaris.

Akta itu dikatakan “authentiek”, kalau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Authentiek itu artinya sah. Karena notaris itu adalah pejabat yang berwenang membuat akta, maka akta yamg dibuat di hadapan notaris adalah akta authentiek, atau akta itu sah.

Akta dibawah tangan yaitu:

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta dibawah tangan. Dibawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda “ onderhands “

Ada kalanya yang dibuat dibawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu.Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku “daftar akta ”, kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris.

Membubuhkan cap pada akta dibawah tangan semacam itu ada dua macamnya :

a. Legalisasi atau Pengesahan.

Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta itu hrus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok.

Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

Jika akta itu bertentangan dengan undang-undang, maka akta itu harus dirubah, akan tetapi bila yang bersangkutan tidak bersedia merubahnya, maka itu tidak boleh dilegalisasi. Rumusan legalisasi bunyinya sebagai berikut :

Legalisasi no :………………..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini BADU, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya, menerangkan bahwa kepada orang yang namanya FULAN, pekerjaan …………….bertempat tinggal di ………………..dan seterusnya yang saya, notaris kenal, sudah saya terangkan dengan jelas isi dan maksud dari akta ini kemudian sesudah itu ia membubuhkan tanda tangannya dihadapan saya, notaris, pada hari ini Senin tanggal satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (1-1-1979).

Notaris di Surabaya

Cap & ttd

BADU, S.H.

Oleh karena itu, akta di bawah tangan yang dilegalisasi itu sah karena:

- isinya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

- yang menanda tangani betul orangnya yang bersangkutan.

- tanggal memang dibuat pada waktu itu, bukan tanggal lainnya.

b. Diwaarmerking atau Didaftar atau Ditandai yaitu;

Untuk waarmerking akta dibawah tangan maka para penandatangan tidak perlu datang menghadap kepada notaris, cukup surat saja yang sudah ditandatangani itu dibawa ke notaris. Rumusannya WAARMERKING itu pada umumnya sebagai berikut :

Nomor :…….

Di daftar dalam buku yang disediakan untuk keperluan itu oleh saya BADU, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya.

Surabaya, 1-1-1979

Notaris di Surabaya

Cap, tandatangan

BADU, S.H.

Di dalam waarmerking itu notaris hanya mendaftar, jadi tidak menjamin :

- bahwa isinya diperkenankan oleh hukum.

- apa yang menandatangani memang betul orang yang bersangkutan.

- apa tanggal yang ada pada akta dibawah tangan itu memang ditandatangani pada waktu itu

Waarmerking hanya mempunyai arti penegasan tanggal saja, artinya bahwa pada tanggal diwaarmerking itu, akta itu sudah ada,lain tidak. Notaris tidak membaca aktanya yang diwaar-merking itu.

Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa waarmerking itu sama dengan legalisasi, karena ada cap notaris, yang bergambar garuda, maka dianggap sah sma dengan legalisasi.

Seringkali terjadi jual beli rumah yang berdiri di atas tanah persewaan Kotamadya Surabaya, hanya diwaarmerking saja. Seyogyanya hal yang demikian itu dihindarkan. Paling tidak mestinya dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi, lebih baik – lebih kuat bila dibuat dengan akta notaris.

Akta yang dibuat di hadapan notaris itu akta authentiek, sedang akta yang dibuat hanya diantara pihak-pihak yang berkepentingan itu namanya akta di bawah tangan.

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan hukum, barangsiapa mengatakan sesuatu harus membuktikan kebenarannya.

Biasanya bukti itu diperlukan kalau ada sengketa, atauakan ada transaksi jual beli atau disewakan. Orang yang membeli – menyewa pasti menanyakan apa bukti kalau barang itu adalah miliknya.

Akta tidak dapat dibuat, kalau orang yang hendak menjual – menyewakan tidak mempunyai bukti atas kepemilikannya. Hal demikian sering dijumpai, yang mempunyai rumah hanya mengatakan bahwa “rumah itu adalah kepunyaan saya, karena saya membangun sendiri” tanpa menujukkan ijin membangun dan lain-lainnya. Dalam menghadapi hal demikian, agar notaris ada landasan membuat aktanya, maka saya minta agar yang mempunyai rumah itu minta keterangan kepada lurah bahwa rumah itu adalah betul miliknya.

Sebenarnya, akta authentiek, akta dibawah tangan yang dilegalisasi atau diwaarmerking, sama saja dalam hal tidak ada persoalan, (ini dalam hal tertentu) contoh :

1. A berhutang kepada B, hanya lisan saja.

2. C berhutang kepada D, dengan dibuatkan tanda penerimaan.

3. X berhutang kepada Y, dengan dibuatkan akta notaris.

Kemudian ada persoalan, jika yang berhutang mengelak, merasa tidak berhutang, dan seterusnya tidak mau membayar hutangnya.

Buat yang tersebut dalam contoh nomor :

1. Uang A akan hilang begitu saja.

2. C harus membuktikan bahwa ada kuitansi, dan kuitansi itu benar, sebagai tanda penerimaan hutang.

3. X cukup hanya menunjukkan adanya akta, selanjutnya jika Y membantah maka Y membuktikan bahwa akta itu tidak benar.

Kalau hutang itu dilunasi, ketiga hal itu sama saja, baik hanya mondeling, kuitansi atau akta authentiek. Lantas, apakah semua akta itu dapat dibuat dibawah tangan saja kalau begitu ? Jawabnya : Tidak. Ada akta yang harus dibuat akta authentiek : antara lain akta pendirian PT, Firma, Yayasan, akta adoptie, akta perjanjian kawin, dan lain sebagainya.

Copy Colationee yaitu:

Jika notaris diminta turunan akta dibuat di notaris lainnya atau turunan dari akta di bawah tangan, maka turunan itu disebut Copy Colationee. Untuk ini dalam akhir akta ditulis sebagai berikut :

………………………… Diberikan oleh saya, Badu, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya, turunan sesuai dengan aslinya surat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal ………….., yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya notaris. Turunan mana setelah kata demi kata dicocokkan dengan surat aslinya tersebut, maka mana dikeluarkan pada hari ini, hari Senin tanggal……………..dan seterusnya.

Surabaya, 1-1-1979

Notaris di Surabaya

Cap, tandatangan

BADU, S.H.

Akta-akta yang tidak disebutkan dalam Undang-undang harus dengan akta authentiek boleh saja dibuat dibawah tangan, hanya kekuatan buktinya kalau menginginkan kuat haruslah dibuat dengan akta authentiek.

Akta yang dibuat di hadapan notaris maka:

1. Aslinya, yaitu yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, namanya minit harus disimpan oleh notaris. Penghadap hanya diberikan turunannya saja yang ditandatangani notaris. Dalam kalimat akhir akta ditulis :”diberikan sebagai turunan”, diberikan sebagai turunan yang sama bunyinya”, sebelum kalimat itu, ditulis : asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

2. Setiap bulan minit-minit dijadikan satu, harus di bendel oleh notaris.

3. Notaris harus membuat buku repertorium, yakni daftar akta yang dibuatnya, dengan menyebutkan, nomor akta, tanggal akta, jenis akta, dan siapa-siapa yang menandatangani akta itu.

4. Buku repertorium itu disimpan sebagai protocol notaris

5. Minit akta, harus diberi meterai.

Sepuluh tahun lagi atau 20 tahun lagi, yang berkepentingan dalam akta, bila memerlukan turunannya, maka bisa datang ke notaris untuk minta turunan dimaksud, karena minitnya tetap tersimpan.

Disadur dari buku, NOTARIS DALAM PRAKTEK HUKUM, karangan A. Kohar S.H.


0 Responses to “HUKUM DAN PERATURAN”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 2,481 hits

RSS legalitas

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Komentar Terakhir

April 2014
S S R K J S M
« Feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: